Ekonomi Sumbar 2026, Stabil Secara Makro, Tantangan Tetap Ada
Ekonomi Sumbar (Sumatera Barat) Di Tahun 2026 Menunjukkan Kondisi Perekonomian Yang Relatif Stabil Tidak Mengalami Guncangan. Indikator-indikator utama menunjukkan bahwa sisi permintaan dan penawaran di wilayah ini tidak mengalami guncangan besar, memberi ruang bagi pelaku ekonomi untuk bernapas setelah menghadapi berbagai tekanan pada akhir tahun sebelumnya. Data statistik terbaru menunjukkan bahwa inflasi dan harga kebutuhan pokok terkendali, sementara perdagangan luar negeri justru mencatat pertumbuhan yang menggembirakan.
Namun demikian, stabilitas ini tidak serta-merta berarti semua sektor ekonomi berada dalam kondisi ideal. Kelompok masyarakat tertentu, terutama petani, masih merasakan beban berat yang belum sepenuhnya teratasi oleh apa yang tampak sebagai tren makro yang positif. Perbedaan pengalaman Ekonomi inilah yang menjadi salah satu catatan penting bagi pengambil kebijakan di provinsi ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Januari 2026, inflasi Sumatera Barat secara tahunan berada di angka 3,92 persen, namun jika di bandingkan bulan sebelumnya justru terjadi deflasi sebesar 1,15 persen. Hal ini menandakan bahwa harga barang dan jasa di pasar Sumbar secara umum mengalami penurunan, yang mendukung daya beli masyarakat perkotaan tetap terjaga.
Kondisi harga yang cenderung stabil atau menurun ini tentu memberikan kelegaan bagi konsumen. Terutama di tengah tekanan Ekonomi di beberapa daerah lain di Indonesia.
Nilai Tukar Petani Menurun, Petani Masih Tertekan
Walaupun harga kebutuhan pokok terkendali, sementara itu petani di Sumatera Barat belum sepenuhnya tersenyum. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) pada Januari 2026 turun 0,72 persen di bandingkan bulan sebelumnya, tercatat 126,80. Penurunan ini menunjukkan bahwa pendapatan yang di terima petani dari hasil panen tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus mereka keluarkan. Faktor ini menimbulkan tekanan terhadap daya beli serta kesejahteraan kelompok petani. Khususnya subsektor hortikultura seperti sayur-sayuran yang harganya turun cukup tajam.
Gap antara stabilitas harga di pasar kota dan tekanan pada pendapatan petani di desa mencerminkan bahwa stabilitas ekonomi makro belum sepenuhnya di rasakan merata oleh semua lapisan masyarakat di Sumbar.
Geliat Sektor Pariwisata dan Ekspor yang Menunjang Ekonomi
Di luar sektor pertanian, beberapa indikator lain memberikan gambaran lebih optimis. Sumbar, misalnya, tetap menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Statistik terakhir menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan domestik mencapai sekitar 1,67 juta perjalanan. Dan wisatawan mancanegara mencapai lebih dari 7.000 kunjungan pada akhir tahun 2025. Meskipun tingkat hunian hotel berbintang masih relatif rendah. Tren kunjungan wisata yang tinggi menunjukkan adanya potensi pertumbuhan sektor pariwisata yang belum dimaksimalkan sepenuhnya.
Selain itu, perdagangan luar negeri menjadi penopang penting lain bagi perekonomian Sumbar. Sepanjang tahun 2025, nilai ekspor mencapai sekitar US$2,78 miliar, tumbuh lebih dari 27 persen dibanding periode sebelumnya. Ekspor komoditas industri pengolahan khususnya yang berbasis minyak sawit menjadi andalan dalam struktur perdagangan luar negeri. Kemudian menciptakan surplus yang signifikan terhadap impor.
Ketahanan Pangan dan Produksi Padi
Dari sisi pangan, produksi padi Sumatera Barat mencatat peningkatan sepanjang tahun 2025, melebihi 1,38 juta ton gabah kering giling. Namun luas panen justru menurun, dan ini berpotensi menekan hasil produksi menjelang musim panen di awal 2026. Jika konsumsi pangan tidak di imbangi dengan produksi lokal yang kuat, ada risiko pasokan menipis dan harga pangan melonjak pada bulan-bulan mendatang. Ketahanan pangan pun menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Kebijakan untuk Keterdesaran Ekonomi yang Lebih Inklusif
Meski kondisi ekonomi Sumbar awal tahun 2026 tampak stabil, kondisi tersebut masih belum inklusif sepenuhnya. Stabilitas harga dan surplus ekspor perlu ditopang dengan kebijakan fiskal serta program yang secara langsung menaikkan kesejahteraan petani dan kelompok ekonomi lemah.