Kebijakan Junta Myanmar Di Tengah Korban Gempa

Kebijakan Junta Myanmar, Gempa Bumi Dahsyat Berkekuatan 7,7 SR Yang Menimpa Myanmar Pada 28 Maret 2025 Sudah Menewaskan Ribuan Orang. Melukai lebih dari 4.500, dan menimbulkan lebih dari 200 orang hilang. Bencana ini memperparah krisis kemanusiaan di negara yang telah di landa konflik berkepanjangan. Setelah gempa, junta militer Myanmar menginformasikan gencatan senjata sementara hingga 22 April untuk mendukung upaya bantuan kemanusiaan. Langkah ini di ikuti oleh sejumlah kelompok oposisi dan milisi etnis yang juga menyatakan gencatan senjata sementara. Namun, laporan memperlihatkan bahwa pertempuran sporadis tetap terjadi di sejumlah wilayah, menimbulkan pesimisme kepada efektivitas gencatan senjata tersebut.

Meskipun ada informasi gencatan senjata, Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengkonfirmasi bahwa militer Myanmar membatasi akses bantuan kemanusiaan. Terutama di daerah yang tidak berada di bawah kendali militer. Kebijakan Junta Myanmar pembatasan ini memperburuk keadaan kemanusiaan dan menghambat usaha penyelamatan serta sumbangsih bantuan kepada korban yang membutuhkan. Di tengah krisis domestik, pemimpin junta, Jenderal Min Aung Hlaing, menghadiri KTT BIMSTEC di Bangkok. Partisipasi ini menandai penampilan internasional yang jarang terjadi dan di nilai sebagai upaya untuk memperkuat diplomasi di tengah isolasi internasional.

Gempa bumi merusak fasilitas penting, termasuk rumah sakit di Mandalay dan Naypyitaw. Meninggalkan korban tanpa tempat tinggal, makanan, atau air yang memadai. Kondisi ini di perburuk oleh cuaca panas ekstrem dan hujan yang tidak menentu. Meningkatkan risiko wabah penyakit misalnya kolera, malaria, dan demam berdarah. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan pejabat PBB sudah memperingatkan mengenai krisis kesehatan yang mendesak. Dengan fasilitas kesehatan yang hancur dan persediaan medis yang terbatas. Organisasi hak asasi manusia dan badan bantuan internasional mendorong junta militer untuk memberikan jalan tanpa hambatan. Bagi pekerja bantuan internasional supaya membantu para penyintas gempa. Termasuk di wilayah yang di kuasai oleh kelompok oposisi.

Menilik Kebijakan Junta Myanmar Dari Kondisi Negara

Gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang mengguncang Myanmar pada 28 Maret 2025. Telah menambah penderitaan rakyat di tengah konflik yang tengah berlangsung. Lebih dari 3.100 orang tewas, ribuan lainnya terluka, dan banyak infrastruktur vital menjadi rusak parah. Menilik Kebijakan Junta Myanmar Dari Kondisi Negara bencana ini menguji reaksi junta militer Myanmar dalam menangani krisis kemanusiaan. Terutama tentang kebijakan bantuan dan akses untuk organisasi kemanusiaan.

Sejak kudeta militer pada 2021, Myanmar sudah berada dalam kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Junta militer menghadapi perlawanan dari kelompok oposisi dan etnis bersenjata, yang menimbulkan perang saudara berkepanjangan. Ketika gempa bumi terjadi, junta menginformasikan gencatan senjata sementara sampai 22 April untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Namun, laporan membuktikan bahwa walaupun ada pengumuman ini, pertempuran sporadis tetap terjadi di sejumlah wilayah. Terutama wilayah yang di kuasai oleh kelompok oposisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keseriusan junta dalam menangani krisis yang tengah berlangsung.

Selain itu, junta Myanmar juga berupaya memperbaiki citranya di level internasional lewat diplomasi regional. Jenderal Min Aung Hlaing menghadiri KTT BIMSTEC di Bangkok untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara Asia Selatan dan Tenggara. Keikutsertaannya dalam rapat tersebut di nilai sebagai cara untuk memperoleh legitimasi di tengah kecaman global atas pelanggaran HAM yang terjadi. Namun, kehadirannya menjadi kritik dari sejumlah pihak yang menganggap bahwa junta lebih berkonsentrasi pada citra politik. Daripada menyelesaikan permasalahan kemanusiaan di dalam negeri.

Membuat Masalah Ekonomi Berlanjut

Salah satu faktor penting yang membuat ekonomi Myanmar kian merosot ialah ketidakstabilan politik. Membuat Masalah Ekonomi Berlanjut, sejak junta mengambil alih pemerintahan. Banyak investor asing menarik dana karena ketidakpastian kebijakan dan naiknya risiko keamanan. Sanksi ekonomi dari negara-negara Barat juga semakin memperburuk keadaan. Bank Dunia meramal bahwa ekonomi Myanmar telah menyusut lebih dari 18% sejak kudeta, dan pemulihan masih jauh dari harapan.

Junta juga merasakan kesulitan dalam mengelola sektor keuangan. Nilai mata uang kyat terus jatuh akibat kebijakan moneter yang tidak stabil. Inflasi membludak, membuat harga kebutuhan pokok misalnya beras, minyak goreng, dan bahan bakar naik signifikan. Masyarakat pun semakin terbebani dengan biaya hidup yang tinggi, sementara gaji mereka menurun karena berkurangnya lapangan kerja. Sebagai negara agraris, Myanmar sangat bergantung di sektor pertanian. Namun, ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata sudah membuat banyak petani kehilangan akses ke lahan mereka.

Dampak dari regulasi ekonomi junta bukan hanya di rasakan dalam bidang bisnis, namun juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Krisis ekonomi sudah menyebabkan angka kemiskinan meningkat drastis, dengan jutaan warga Myanmar tidak bisa membeli makanan dan layanan kesehatan dasar. PBB memperkirakan bahwa lebih dari setengah penduduk Myanmar sekarang hidup di bawah garis kemiskinan. Sebuah keadaan yang tidak pernah terbayangkan sebelum kudeta. Secara keseluruhan, peraturan junta Myanmar sudah memperburuk keadaan ekonomi negara. Dengan inflasi yang tidak terkontrol, investasi asing yang anjlok. Serta sanksi internasional yang semakin memperberat situasi, masa depan ekonomi Myanmar tetap suram.

Harapan Masyarakat Myanmar Sekarang Ini

Salah satu harapan penting masyarakat Myanmar ialah pemulihan ekonomi yang bisa menaikkan kesejahteraan mereka. Selama beberapa tahun terakhir, harga barang keperluan pokok naik akibat inflasi, sementara lapangan kerja semakin susah di temukan. Banyak pekerja kehilangan mata pencaharian karena perusahaan asing menarik investasinya dan industri manufaktur merasakan penurunan drastis. Harapan Masyarakat Myanmar Sekarang Ini sesudah gempa bumi yang menghancurkan banyak infrastruktur vital. Masyarakat berharap pemerintah bisa mempercepat pembangunan kembali jalan, jembatan, dan pasar yang rusak.

Namun, junta militer di anggap lebih berkonsentrasi pada kepentingan politik dan militer daripada menolong rakyat. Oleh karena itu, banyak warga menginginkan ada tekanan internasional yang lebih besar. Agar bantuan kemanusiaan dan ekonomi dapat sampai ke tangan mereka tanpa campur tangan junta. Perang saudara yang tetap berkecamuk antara militer dan kelompok oposisi menjadikan masyarakat hidup dalam ketakutan. Banyak desa-desa yang di hancurkan karena pertempuran. Sementara ribuan orang harus mengungsi ke daerah yang lebih aman atau bahkan ke luar negeri. Masyarakat memohon adanya gencatan senjata permanen yang memungkinkan mereka kembali mengarungi kehidupan dengan normal. Di tengah tekanan yang semakin besar, harapan juga mengarah pada dukungan internasional.

Sejak kudeta, junta militer membatasi kebebasan sipil dan menghukum siapa pun yang menentang pemerintahannya. Banyak aktivis, jurnalis, dan tokoh politik yang di penjara atau bahkan di bunuh. Masyarakat Myanmar berharap adanya kebebasan berekspresi dan mekanisme hukum yang adil. Di mana mereka tidak lagi takut untuk berbicara atau menyuarakan hak-hak mereka. Meskipun keadaan di Myanmar masih terbilang sulit, harapan masyarakat tetap ada. Mereka berharap kehidupan yang lebih baik, ekonomi yang stabil, perdamaian yang konkret, dan kebebasan dari penindasan. Namun, selama junta tetap berkuasa dengan tangan besi, jalan meraih harapan tersebut masih penuh tantangan. Dukungan dari komunitas internasional serta perjuangan rakyat sendiri akan menjadi aspek penentu. Demikianlah penjelasan mengenai Kebijakan Junta Myanmar.